Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta

1.  Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta

No	Perbedaan	Sektor Publik/Pemerintahan	Sektor Swasta/Komersial
1	Tujuan Organisasi	Nonprofit motif	Profit motif
2	Sumber Pendanaan	Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/ BUMD, Penjualan aset Negara, dsb; Sumbangan, Hibah.	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham
3	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada publik/ masyarakat dan parlemen (DPR/ DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
4	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
5	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
6	Sistem akuntansi	Basis Kas	Basis Akrual

Tujuan Organisasi

Tujuan sektor komersial adalah memaksimumkan laba, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (public service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya.

Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang syah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan)

Sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

Pertanggungjawaban

Sektor publik, menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang pertanggung-jawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen.

Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek.

Organisasi Pemerintah mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi:

·         Pertahanan dan keamanan

·         Hubungan luar negeri

·         Kebijakan fiskal dan moneter

·         Regulasi sektor swasta

·         Stabilisasi politik dan ekonomi

·         Perlindungan sumber daya alam dan sosial

·         Penegakan hukum dan perlindungan HAM

·         Pemberian barang dan pelayanan

·         Distribusi pendapatan dan kekayaan

Karakteristik Anggaran

Bagi pemerintahan anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi.

Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, (misalnya UURI no. 1 tahun 2004) sistem akuntansinya masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual.

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial

1.      Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi;

2.      Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif;

3.      Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban;

4.      Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya;

5.      Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

2. Pelaporan Keuangan Sektor Publik versus Sektor Swasta

Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

PERBEDAAN
No.	Laporan Keuangan Departemen Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
a. b. c. d. e. f. g. h.	Fokus Finansial dan politik Kinerja diukur secara financial dan non-finansial Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas Berfokus kepada bagian organisasi Melihat kemasa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan Laporan keuangan diperiksa oleh Treasury Cash accounting	Fokus finansial Sebagian besar kinerja diukur secara finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus kepada organisasi menyeluruh Tidak dapat melihat kemasa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Accrual accounting

A. Akuntansi Publik sektor pemerintahan

Laporan Keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dengan PP.No.24 Tahun  2005

Laporan Keuangan terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Arus Kas, CaLK. Dalam SAP Persamaan akuntansinya menjadi Kewajiban – Asset = Ekuitas. Akun-akun dalam akuntansi pemerintahan sangat baku sesuai dengan yang tercantum dalam SAP, sehingga tiap entitas tidak dapat merubah atau menambah akun – akun yang lainnya.Tidak ada neraca konsolidasi antara Pusat dan Daerah karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
B. Akuntansi Swasta

Laporan Keuangan menggunakan (SAK) Standar Akuntansi Komersial

Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal. Persamaan Akuntansi sektor swasta ialah Asset = Kewajiban – Modal. Akun-akun dalam akuntansi swasta sangat fleksibel dimana tiap entitas dapat menambah atau mengurangi akun-akun, Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Cash,Terdapat Neraca Konsolidasi antara Induk Perusahaan dan anak perusahaan Struktur Neraca Konsolidasi contoh PT.Mayora Indah,Tbk (terlampir)

3. Akuntansi Sektor Publik yang tertinggal dari Akuntansi Bisnis

            Akuntansi Sektor Publik di Indonesia sangat jauh tertinggal jika diandingkan dengan Akuntansi Sektor Swasta. Pernyataan ini bukan hanya untuk merendah atau santun, tetapi ketertinggalan ini adalah rill. Pembuktiannya sangatlah mudah, yakni:

a)      Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhan.

b)      Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit.

c)      Pada organisasi public selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan (SAK) No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.